Catatan Perjalanan Pansus D DPRD Gianyar (2).

Setelah Rabo tanggal 6 Januari 2010 Pansus D DPRD Kabupaten Gianyar mengunjungi dua desa yaitu desa Peliatan, Kecamatan Ubud dan desa Bukian, Kecamatan Payangan dalam rangka melakukan sosialisasi, penjaringan aspirasi berkaitan dengan rencana pemerintah Kabupaten Gianyar merevisi Perda yang berkaitan tentang retribusi penggantian biaya pendaftaran penduduk dan catatan sipil, kali ini Kamis 7 Januari 2010 Pansus D mengunjungi beberapa objek wisata yang berada di kabupaten Gianyar tentunya berkaitan dengan rencana pemerintah kabupaten Gianyar menaikan retribusi masuk ke objek-objek wisata yang berada di daerah kabupaten Gianyar. Objek yang dipilih kali ini adalah objek kolam renang Bukit Jati yang terletak di sebelah timur laut kota Gianyar, objek Goa Gajah dan Pura Tirta Empul Tampaksiring. Dipilihnya ketiga objek wisata ini dengan pertimbangan bahwa objek kolam renang Bukit Jati merupakan objek yang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sebagian besar warga masyarakat Gianyar dan sebagian masyarakat dari kabupaten tetangga seperti Klungkung, Bangli dan Karangasem. Jadi yang menjadi objek retribusi adalah sebagian besar merupakan  masyarakat lokal setempat. Sedangkan objek wisata Goa Gajah dan Pura Tirta Empul memang sebagian besar pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal khususnya dari luar pulau Bali. Hal ini penting dijadikan bahan pertimbangan didalam mengenakan pungutan retribusi karena sudah menjadi komitmen legislative di dalam mengejar target pendapatan asli daerah ( PAD ) pada tahun 2010 ini kita jangan sampai membebani masyarakat setempat.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Gianyar No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga,

JANGAN SAMPAI RAKYAT TERBEBANI. Sebuah catatan Pansus D. DPRD Gianyar ( 1 ).

Peraturan Daerah ( Perda ) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Gianyar sudah disahkan bersama oleh DPRD   dan Bupati Gianyar bulan Desember lalu dan sudah mendapatkan verifikasi dari Gubernur Bali, itu artinya APBD sudah bisa dilaksanakan oleh Bupati Gianyar. Tugas DPRD selanjutnya adalah mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Perda APBD tersebut. Sekalipun pos pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) mengalami peningkatan yang cukup fantastis yaitu dari Rp. 106,85 milyar pada tahun anggaran 2009 ditargetkan meningkat pada tahun anggaran 2010 menjadi Rp. 127,82 milyar, itu artinya ada peningkatan sebesar  Rp. 20,97 milyar atau kurang lebih 19,63 persen. Tapi sayang peningkatan dari pos PAD tidak dibarengi dengan peningkatan dari dana yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat pada tahun ini, bahkan pendapatan yang bersumber dari DAU ( Dana Alokasi Umum ) dan DAK ( dana Alokasi Khusus ) mengalami penurunan yang sangat tajam. DAU pada tahun 2010 penerimaannya sebesar Rp. 387,49 milyar sedangkan penerimaan tahun 2009 sebesar Rp. 393,59 milyar . ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 6,205 milyar . sementara penerimaan dari pos DAK  tahun 2010 sebesar Rp. 43,76 milyar  sedangkan pada tahun 2009 realisasi penerimaan dari sektor ini sebesar Rp. 59,61 milyar, ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 15,851 milyar lebih. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak / bagi Hasil Bukan Pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp. 895,19 juta lebih. Bahkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain – lain Pendapatan Daerah yang sah juga mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai  Rp. 11,87 milyar. Sehingga secara keseluruhan APBD Gianyar mengalami penurunan hampir sebesar Rp. 40 milyar dari Rp. 703 miliar pada APBD tahun 2009 menjadi Rp. 665,365 milyar pada APBD 2010. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan  dari pos dana bagi hasil dari pemerintah pusat, salah satunya meningkatnya bilangan pembagi sebagai konsekwensi dari terjadi pemekaran baik pemekaran propinsi maupun kabupaten di tingkat nasional serta lemahnya lobi-lobi yang dilakukan oleh bupati Gianyar kepada pemerintah pusat.